Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Buton, Murtaba Muru. (Foto: George Ronald/Takawanews)

Regional

16 Desa di Buton Belum Miliki BUMDes

George Ronald 29-01-2020 | 21:45PM

BUTON,- Sebanyak 16 desa di Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara belum memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). 16 desa tersebut yaitu 1 desa di Kecamatan Pasarwajo, 2 desa di Kecamatan Kapuntori, 6 desa di Kecamatan Lasalimu, 3 desa di Kecamatan Lasalimu Selatan, 1 desa di Kecamatan Siontapina dan 3 desa di Kecamatan Wabula.

 

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Buton, Murtaba Muru mengatakan bahwa dari 83 desa di Kabupaten Buton, sudah memiliki BUMDesa 67 desa, sisanya 16 desa sama sekali belum terbentuk. Meski sudah ada desa yang sudah membentuk BUMDesa, namun belum semua juga aktif.

 

"Meski sudah ada 66 Desa di Kabupaten Buton yang sudah memiliki BUMDesa, tapi yang aktif hanya 57 saja, 9 lainnya belum aktif," kata Murtaba Muru, dikonfirmasi di ruang kerjanya, Rabu (29/1/2020).

Mantan Kepala Inspektorat ini menjelaskan Anggaran BUMDes berasal dari dana desa yang dianggarkan berdasarkan kesepakatan bersama. Sehingga, BUMDes yang aktif karena sudah memiliki kesepakatan modal. Sedangkan yang belum aktif, lantaran belum memiliki kesepakatan modal dari Pemerintah Desa setempat.

Disamping itu sebut dia, BUMDes terbentuk berdasarkan Ketersediaan SDM di desa tersebut. Adapun sebagian desa belum memiliki BUMDes dikarenakan minimnya SDM yang mau mengelola dana BUMDes atau mereka tidak ada yang bersedia.  

"Jadi BUMDes itu anggarannya merupakan hasil kesepakatan bersama di desa. Tidak dipatok berapa nominalnya per desa kalau yang disetujui 100 atau 200 juta berarti nominal itu yang masuk di APBDes," ujarnya.

Ia menambahkan untuk desa yang belum sama sekali membentuk BUMDes, pihaknya telah menginstruksikan Kepala desa (Kades) setempat agar segera membentuk. Hal ini bertujuan untuk mendorong kemajuan desa itu sendiri.

Sekedar diketahui, BUMDes merupakan salah satu prioritas dari empat program unggulan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, yang harus direalisasikan ditingkat desa. Kehadiran BUMDes juga untuk dijadikan sebagai kebutuhan dalam menggali dan mengembangkan potensi desa.

Penulis : George Ronald
Editor : Rin