Suasana rapat penetapan Rancangan Peraturan Daerah APBD Perubahan 2020 menjadi Perda. Rapat dipimpin Ketua DPRD Buton, Hariasi Salad. (Foto : IST)

Regional

APBD Perubahan 2020 Ditetapkan, Ketua DPRD Buton Harap Eksekutif Bekerja Semakin Gesit Lagi

Syahrin 14-09-2020 | 18:26PM

BUTON, - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara menyetujui rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2020 menjadi Peraturan Daerah (Perda) P-APBD 2020, pada Senin (14/9/2020). 

Penetapan dilakukan melalui rapat paripurna. Dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Buton, Hariasi Salad. Dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Buton, La Ode Zilfar Djafar, para  kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Anggota DPRD Buton. 

Ketua DPRD Buton, Hariasi Salad mengatakan APBD Perubahan tahun anggaran 2020 sudah ditetapkan. Kendati sudah ditetapkan, mengenai Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Perubahan masih akan dilaporkan ke Pemerintah Provinsi untuk direvisi. 

"Kemarin acuannya yang masuk Rp 31 Miliar, tapi setelah dibahas dalam KUA - PPAS maka dari hasil revisi Provinsi nanti baru dilihat lagi. 
Apakah pergeserannya dimana-mana?, kemudian nanti dirapatkan lagi antara pihak eksekutif dengan DPRD," katanya, ditemui di Kantor DPRD Buton. 

Hariasi menyebutkan arah kebijakan pada APBD perubahan berfokus pada sektor pertanian dan menyiapkan sarana dan prasarana (Sarpras) persiapan Pekan Olahraga Provinsi (Poprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) 2022 mendatang. 

"Untuk pembangunan infrastruktur atau fisik  agak berkurang, karena mengingat jangka waktu. Terkait Poprov ini sangat penting karena kita ditantang oleh Provinsi mengenai kesiapan kita sebagai sebagai tuan rumah," ujarnya. 

Politisi Golkar Buton ini berharap dengan adanya anggaran yang terbatas karena pandemi Covid-19 tersebut, Pemkab Buton bekerja semakin gesit lagi dan tidak menyurutkan semangatnya untuk membangun Kabupaten Buton lebih baik lagi. 

Sebelumnya diberitakan, Kepala Bappeda Kabupaten Buton, Ahmad Mulia mengatakan arah kebijakan anggaran perubahan tahun 2020 ini dimaksimalkan untuk mendukung kesiapan daerah dalam menghadapi Poprov 2022. 

Selain Sarpras Poprov lanjut dia, juga akan digunakan untuk program lain yang sempat tertunda. Diantaranya kegiatan pendidkan dan pelatihan calon kepala sekolah (Cakep) pada Dinas Pendidikan dan pembayaran beban BPJS Kesehatan hingga kegiatan-kegiatan lain yang dianggap prioritas seperti sektor pertanian.