La Ode Ali (Pemimpin Redaksi Takawanews.com).

Regional

Beasiswa Buton Cerdas untuk Siapa, Benarkah Ada 'Mafia' Berkedok Pahlawan?

La Ode Ali 17-07-2020 | 11:50AM

Pemerintah Daerah Kabupaten Buton bersama DPRD Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara pada tahun 2018 telah menetapkan APBD yang didalamnya terdapat program Beasiswa Buton Cerdas. Anggaran yang digelontorkan tidak main-main, sebesar Rp737.850.000 dengan Realisasi Program menjadi Rp727.050.000, setidaknya serapan anggaran mencapai hampir sempurna 98,54%, berdasarkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Buton, Penjabaran Laporan Raealisasi APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018.

Baca Juga: Diduga Rampok Dana Beasiswa, Masa Aksi Minta Kadisdik Buton Dicopot

Tujuan dari program tersebut tentu secara umum, untuk meningkatan kwalitas sumber daya manusia Kabupaten Buton sesuai bidangnya masing-masing.

Namun, program tersebut nampaknya tidak berjalan mulus, malah kini menjadi sorotan berbagai kalangan khususnya sejumlah aktivis yang terdiri dari berbagai organisasi.

Mereka menilai, program spektakuler tersebut tidak tepat sasaran, bahkan terindikasi terjadi tindak pidana korupsi didalamnya dan penyalahgunaan kewenangan untuk kepentingan pribadi atau golongan.

Melihat kondisi itu, salah satu organisasi mahasiswa yaitu Ikatan Mahasiswa Muhammdiyah (IMM) Cabang Kabupaten Buton melaporkan Kepala Dinas Pendidikan Buton, Drs. Harmin kepada pihak Kejaksaan setempat atas dugaan penyalahgunaan anggaran Beasiswa Buton Cerdas dengan harapan dapat diproses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Baca Juga: Diduga Korupsi Ratusan Juta Dana Beasiswa, IMM Laporkan Kadisdik ke Kejari

Jika demikian, Beasiswa Buton Cerdas sebenarnya untuk siapa? Benarkah ada 'mafia' berkedok pahlawan dalam program spektakuler tersebut?

Berikut ini sedikit pandangan terkait pertanyaan diatas:

Pertama, Beasiswa Buton Cerdas tentu menggunakan APBD. Nah, berbicara APBD itu merupakan uang daerah, yang sudah barang tentu penggunaan dan sasarannya untuk kepentingan daerah dan masyarakatnya. Lalu bagaiamana, jika dana beasiswa tersebut juga diperuntukan bagi masyarakat di luar Buton? Siapa yang yang rugi dan diuntungkan?

Baca Juga: Tahun 2020, Bendahara Disdik Buton Sebut Sudah 2 Orang Warga Baubau Beasiswanya Dicairkan, Lainnya Menunggu Perbup

Kedua, bukankah dalam penggunaan anggaran daerah harusnya memiliki landasan hukum yang jelas? Jika iya, kenapa dalam program Beasiswa Buton Cerdas tidak dibuatkan regulasi seperti Peraturan Bupati sebagai payung hukum seperti yang diamanatkan didalam pasal 28 ayat (3) PP Nomor 48 Tahun 2008.

Baca Juga: Soal Beasiswa Buton Cerdas, Bupati Akhirnya Angkat Bicara, Ini yang Dikatakan!

Hal itu juga telah ditegaskan pada PP Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 24 ayat (6)  bahwa setiap pengeluaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memiliki dasar hukum yang melandasinya.

Baca Juga: Beasiswa Buton Cerdas, Harus Ada Landasan Hukum, Ini Penjelasan Mantan Anggota DPRD Buton

Anehnya, walau landasan hukumnya belum ada, program Beasiswa Buton Cerdas tetap direalisasikan.

Baca Juga: Tak Punya Perbup, Dana Beasiswa 2020 Belum Bisa Dicairkan, 2018-2019 Bisa, Ini Kata Kadisdik Buton

Ketiga, program Beasiswa Buton Cerdas, tentu untuk menjawab kebutuhan para orang tua peserta didik yang tingkat ekonominya menengah kebawah serta menunaikan amanah UUD 1945 sebagaimana dalam alinea ke-IV Preambule menegaskan, bahwa tujuan didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah salah satunya "Untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa".

Jika dikaitkan didalam program Beasiswa Buton Cerdas yang anggarannya bersumber dari APBD Buton, tentu sasarannya adalah untuk peningkatan kwalitas masyarakat Buton itu sendiri. Namun, anehnya ada warga dari luar Buton juga turut mendapatkan dana beasiswa tersebut, dan lebih mengagetkan lagi, anak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton pun ikut menerima bantuan itu.

Baca Juga: Soal Penerima Beasiswa, Kadisdik: Tidak Ada Aturan Harus KTP Buton

Lalu, Apa sebenarnya tujuan 'Para Aktor' dibalik program tersebut, apakah memang ada 'Mafia' berkedok pahlawan, lalu untuk siapa? Sehingga terkesan "UANG DAERAH SUDAH BANYAK SEHINGGA MAMPU MEMBIAYAI WARGA LAIN DI LUAR KABUPATEN BUTON".