Ketua FKP Buton, Muhammad Risman

CitizenTN

Dapatkah PERPPU No.2/2020 Terkait Pilkada Dianggap Peristiwa Force Majeure?

CitizenTN 21-09-2020 | 16:28PM

Oleh: Muhammad Risman (Ketua Forum Komunikasi Pemuda (FKP) Buton

Pilkada Serentak 2020 diatur dengan Undang-Undang (UU) Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Perppu 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga UU 1 tahun 2015 tentang Penetapan Perppu 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.  Hal itu, adalah respon Pemerintah terhadap bahaya kesehatan warganya karena Pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) atau Virus Corona yang belum dapat diketahui kapan rampungnya.

Presiden telah menetapkan Bencana Nasional Non Alam untuk Pandemi COVID-19 ini, hal yang tidak bisa dihindari adalah event-event yang melibatkan banyak orang harus dicegah dan ditunda dahulu demi kemaslahatan bersama untuk menahan bencana Pandemi. Bidang Ekonomi, Politik, Budaya dan yang lainnya menahan diri dari serangan efek dari berhentinya kesibukan masyarakat. Resesi itu pasti karena pengalihan biaya dan mandegnya kegiatan perekonomian. Tidak terelakkan dan semoga setiap orang bisa memahaminya, dengan menahan diri untuk survive dari pandemi yang merupakan malapetaka besar bagi sebagian besar warga Indonesia.

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota atau Pilkada Serentak 2020 yang rencananya dilaksanakan bulan September 2020 diundur jadi Desember 2020, namun bila keadaan belum memungkinkan masih harus ditunda lagi. Dan ada Frasa "Pemilihan serentak lanjutan" termasuk di dalamnya terkait penetapan hari dan tanggal pemungutan suara serentak yang berubah akibat dari adanya penetapan penundaan pemilihan serentak dalam Pasal 122A Ayat (2). Demikian disebutkan dalam Penjelasan Pasal 201A Ayat (1) dan Ayat (3) Perppu 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga UU 1 tahun 2015.

Dalam rangka penanggulangan penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional perlu diambil kebijakan dan langkah-langkah luar biasa baik di tingkat pusat maupun daerah termasuk perlunya dilakukan penundaan tahapan pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2020 agar pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota tetap dapat berlangsung secara demokratis dan berkualitas serta untuk menjaga stabilitas politik dalam negeri.

Selain berdasarkan alasan tersebut di atas, terdapat pertimbangan mengenai kegentingan yang memaksa sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009, yang di dalamnya memuat tentang persyaratan perlunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang apabila:

1. adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang;

2. Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai;

3. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Keadaan ini apakah masuk dalam kategori peristiwa Force Majeure?. Secara etimologis, force majeure berasal dari bahasa Perancis “kekuatan yang lebih besar”. Namun secara konteks hukum pertada, force majeure adalah kondisi dimana seseorang tidak dapat menjalankan kewajibannya bukan karena ia sengaja atau ia lalai, melainkan karena ada hal-hal yang ada diluar kuasanya dan mempengaruhi dirinya untuk tidak menjalankan kewajibannya (overmacht).