Tanda terima laporan IMM atas dugaan korupsi yang dilakukan Kadisdik Buton di Kejari Buton, Senin (13/7/2020) (Foto: ist).

Regional

Diduga Korupsi Ratusan Juta Dana Beasiswa, IMM Laporkan Kadisdik Buton ke Kejari

La Ode Ali 13-07-2020 | 16:05PM

BUTON, - Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, Harmin, hari ini Senin (13/7/2020) secara resmi telah dilaporkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Buton oleh Ketua Umum Pimpinan Cabang IMM Kabupaten Buton, La Ode Sulman melalui Kuasa Hukumnya, Apri Awo SH.

Apri Awo mengatakan, laporan tersebut berdasarkan sekira Bulan Februari dan April 2020 lalu Dinas Pendidikan Buton diduga telah melakukan pembayaran bantuan beasiswa masyarakat berprestasi periode 1 Januari s/d 31 Desember 2020.

"Bahwa sekira pada Bulan Februari dan Bulan April Tahun 2020, Dinas Pendidikan Kabupaten Buton, diduga Telah Melakukan Pembayaran Bantuan Beasiswa Masyarakat Berprestasi Periode 01 Januari-2020 s/d 31 Desember 2020," kata Apri kepada takawanews, Senin sore.

Apri menyebutkan, berdasarkan informasi dan data yang diperolehnya, total pembayaran atau pencairan dana Beasiswa Buton Cerdas tersebut sebesar Rp560.650.000 dengan rincian, pembayaran bantuan beasiswa mahasiswa Kedokteran Spesialis Ahli Bedah Saraf sesuai surat pernyataan perjanjian kontrak ikatan dinas sebesar Rp160.000.000 pada tanggal 20 Februari 2020 berdasarkan surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor 147/LS/II/2020 melalui standar pelayanan minimal (SPM) secara langsung (LS).

Baca Juga: Kadisdik Buton Diduga Rampok Dana Beasiswa, DPRD Diminta Bentuk Pansus

"Kemudian pada Tanggal 01 Bulan April Tahun 2020 Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor : 436/LS/IV/2020, Melalui Standar Pelayanan Minimal (SPM) secara Langsung (LS) Dengan Uraian Pembayaran Beasiswa Masyarakat Berprestasi Untuk Pendidikan Dokter Umum Fakultas  Kedokteran, senilai Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)," urainya.

Baca Juga: Diduga Rampok Dana Beasiswa, Masa Aksi Minta Kadisdik Buton Dicopot

"Pada Tanggal 01 Bulan April Tahun 2020 Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor : 437/LS/IV/2020, Melalui Standar Pelayanan Minimal (SPM) secara Langsung (LS) Dengan Uraian Pembayaran Beasiswa Masyarakat Berprestasi Untuk Pendidikan Agama Islam Pada Universitas Muhammadiyah Buton, senilai Rp. 5.650.000,- (Lima Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)," sambung Apri.

Kemudian masih kata dia, pada tanggal 2 April 2020 berdasarkan surat perintah pencairan dana (SP2D), Nomor 463/LS/IV/2020 melalui standar pelayanan minimal (SPM) secara Langsung (LS) dengan uraian pembayaran beasiswa masyarakat berprestasi untuk Pendidikan Dokter Umum Fakultas Kedokteran senilai Rp50.000.000.

"Dan pada Tanggal 06 Bulan April Tahun 2020 Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor : 481/LS/IV/2020, Melalui Standar Pelayanan Minimal (SPM) secara Langsung (LS) Dengan Uraian Pembayaran Beasiswa Masyarakat Berprestasi Untuk Pendidikan Dokter Spesialis pada Universitas Hasanuddin Fakultas Kedokteran Departemen Ilmu Penyakit Dalam, senilai Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah)," jelasnya.

Selanjutnya, pada 14 April 2020 pembayaran beasiswa masyarakat berprestasi untuk Pendidikan Pendidikan Kepariwisataan 8 (Delapan) Mahasiswa Semester 5 (Lima) Angkatan 2017, pada Universitas Politeknik Pariwisata Batam (BTP) sebesar Rp115.000.000.

"Kemudian pada Tanggal yang sama 14 April Tahun 2020 dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang berbeda, SP2D Nomor : 605/LS/IV/2020, Melalui Standar Pelayanan Minimal (SPM) secara Langsung (LS) Dengan Uraian Pembayaran Beasiswa Masyarakat Berprestasi Untuk Pendidikan Pendidikan Kepariwisataan 8 (Delapan) Mahasiswa Semester 5 (Lima) Angkatan 2017, pada Universitas Politeknik Pariwisata Batam (BTP), senilai Rp. 115.000.000,- (Seratus Lima Belas Juta Rupiah)," ungkap Apri Awo.

Kemudian, berdasarkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Buton, Penjabaran Laporan Raealisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun Anggaran 2018, terhadap Realisasi Palaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Pendidikan Tahun 2018, Program Buton Cerdas di Anggarkan Sebesar Rp737.850.000 dengan Realisasi Anggaran Sebesar Rp727.050.000.

"Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 203 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pada Bab V Pasal 12 Ayat (1.c), Menyatakan bahwa “Setiap Peserta Didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan Beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuannya tidak mampu membiayai pendidikannya”, selanjutnya pada Pasal 12 ayat (1.d) Menyatakan bahwa “Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiyai pendidikannya," jelasnya.

Lebih lanjut tambah Apri, pada Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan, Bagian Ke-V Pasal 27 ayat (1) Menegaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik yang orang tuanya atau walinya tidak mampu membiyai pendidikannya, Ayat (2) Bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberi beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi.

"Bahwa lebih lanjut pada Pasal 28 Ayat 3, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan menegaskan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan biaya pendidikan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah”. Namun, berdasarkan investigasi Pelapor bahwa Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Buton atau Peraturan Bupati Buton Tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan TIDAK PERNAH ADA," tudingnya.

Sehingga ia menduga, Program Bantuan Beasiswa sebagaimana pada point 1 (satu) dan point 2 (dua) tersebut  diatas, telah berlangsung sejak Tahun Anggaran 2018, Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020. Namun, dalam pelaksanaannya sejak Tahun Anggaran 2018 s/d Tahun Anggaran 2020 diduga Program Buton Cerdas tersebut terindikasi Penyalahgunaan Kewenangan dan Melawan Hukun sehingga mengakibatkan terjadinya dugaan Tindak Pidana Korupsi serta sarat muatan Nepotisme.

Terkait laporan tersebut, Kasi Intel Kejari Buton, La Ode Firman belum mau berbicara banyak karena sedang sibuk.

"Sabar ya saya terima telpon dulu," singkatnya melalui sambungan telepon.

Penulis: La Ode Ali