Ketua FKP Buton, Muhammad Risman

CitizenTN

Penataan Ruang Daerah 'Belum' Sesuai Visi Pemkab Buton?

CitizenTN 10-09-2020 | 11:51AM

Oleh: Muhammad Risman (Ketua FKP Buton)

Secara umum, Visi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton yaitu “Terwujudnya Kabupaten Buton sebagai Kawasan Bisnis dan Budaya Terdepan”. 

Misinya, pertama, Reformasi Birokrasi. Kedua, peningkatan daya saing daerah yang berkelanjutan. Tujuannya, pertama, meningkatan kinerja organisasi. Kedua, mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas. Ketiga, meningkatkan infrastruktur pendukung pemerataan dan keseimbangan pembangunan.

Jika dikaitkan dengan penataan ruang, secara umum Visi Pemkab Buton “Kawasan Bisnis dan Budaya Terdepan” merupakan gambaran besar, tujuan utama dan cita-cita, tidak terarah dengan perencanaan daerah yang dimasukkan setiap tahun dalam pembahasan anggaran yang diusulkan Eksekutif bersama Legislatif. Visi warisan dari Pemerintahan sebelumnya, kemudian dilanjutkan masa Pemerintahan Drs. La Bakry, M.Si dan Iis Eliyanti sebagai Bupati dan Wakil Bupati Buton, sisa masa periode 2017-2022, belum memiliki gambaran besar yang sesuai dengan Visinya.

Pertama, konsep penataan kawasan bisnis, sejauh ini dimana...? sejak Pasarwajo menjadi Ibukota Kabupaten Buton (PP No. 29 Tahun 2003), 17 tahun lalu. Penempatan kawasan berdasarkan penataan ruang belum dapat dipastikan, padahal perkembangan kemajuan daerah dapat ditentukan dari pola penataan ruang yang tepat. Karena sangat jelas disetiap daerah, jika memiliki konsep penataan ruang/kawasan akan lebih cepat maju dibandingkan dengan daerah lain.

Melihat kondisi tersebut, Forum Komunikasi Pemuda (FKP) Buton telah menginisiasi dialog bersama instansi terkait Pemkab dan instansi lain di daerah, diantaranya, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Buton untuk membahas permasalahan penataan ruang daerah.

Mulai dari Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Pasarwajo sebagai Ibukota Kabupaten Buton yang merupakan turunan dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2013-2033 sesuai Peraturan Daerah (Perda) Buton Nomor 1 Tahun 2014. Dari pembahasan dialog FKP Buton belum lama ini, dikatakan sudah diusulkan hasil revisi RTRW Buton pada tahun 2017 untuk RTRW Buton 2017-2037.

Namun, sampai saat ini masih berproses di Kementerian Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Pengusulan revisi RTRW Buton, jika diusulkan pada tahun 2017 masih berdasarkan petunjuk Permendagri Nomo 50 Tahun 2009 Tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah (KPRD) sebagaimana sekertariat dibawah koordinasi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) kemudian disebut Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) sesuai Keputusan Buton Nomor 101 Tahun 2011.

Sementara proses dipusat dikendalikan oleh Kementerian ATR/BPN, maka lebih sulit dibandingkan sekarang acuannya berdasarkan Permendagri Nomor 116 tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah, karena didaerah instansi koordinasinya langsung dibawah sub-urusan penataan ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

Sehingga dengan perubahan tersebut, seharusnya revisi usulan RTRW daerah lebih cepat. Apalagi perubahannya, dua tahun kemudian terbit Keputusan Bupati Buton Nomor 455 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) sebagai pengganti Keputusan Bupati Buton 101 Tahun 2011. Tetapi sampai sekarang, usulan RTRW Buton yang telah diusulkan itu tertahan dan belum dapat dipastikan kapan proses akan dituntaskan...? 

Padahal, sangat jelas tentang Rencana Tata Ruang Daerah merupakan suatu hal yang sangat penting demi menentukan desain penataan pembangunan suatu kabupaten/kota, pasalnya penataan ruang daerah sangat berpengaruh untuk menentukan pemerintah dalam membuat kebijakan yang salah satunya dalam hal perizinan.

Sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Pasal 11 Ayat (2), pemerintah daerah kabupaten berwenang dalam melaksanakan penataan ruang wilayah kabupaten. Penataan tersebut meliputi perencanaan tata ruang wilayah kabupaten, pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kebupaten.

Oleh karena itu, Pemkab wajib memiliki suatu konsep perencanaan tata ruang yang disebut dengan Master Plan, di mana konsep tersebut sebagai arahan dan pedoman dalam melaksanakan pembangunan, sehingga masalah-masalah yang akan timbul yang diakibatkan dari hasil pembangunan akan diminimalisir.

Pentingnya Penataan Ruang, antara lain, pertama, untuk meningkatkan sistem penyusunan rencana tata ruang, memantapkan pengelolaan pemanfaatan ruang dan memantapkan pengendalian pemanfaatan ruang terutama untuk mempertahankan pemanfaatan fungsi lahan irigasi teknis dan kawasan-kawasan lindung, meningkatkan kapasitas kelembagaan dan organisasi penataan ruang di daerah, baik aparat pemerintah daerah, lembaga Legislatif, dan Yudikatif maupun lembaga-lembaga dalam masyarakat agar rencana tata ruang ditaati oleh semua pihak secara konsisten.

Kedua, meningkatkan asas manfaat berbagai sumber daya yang ada dalam lingkungan seperti meningkatkan fungsi perlindungan terhadap tanah, hutan, air, flora, fungsi industri, fungsi pertanian, fungsi pemukiman dan fungsi lain. Ketiga, sesuai dengan UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang di antaranya adalah untuk memperkokoh Ketahanan Nasional berdasarkan Wawasan Nusantara dan sejalan dengan kebijakan Otonomi Daerah yang memberikan kewenangan semakin besar kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang, maka kewenangan tersebut perlu diatur demi menjaga keserasian dan keterpaduan antar daerah dan antara pusat dan daerah agar tidak menimbulkan kesenjangan antar daerah.

Bila dilaksanakan secara komprehenshif dan konsekwen, maka penataan ruang dapat menjadi alat yang efektif untuk mencegah kerusakan lingkungan dan berbagai bencana lingkungan seperti banjir dan longsor. Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang dan mengindahkan kondisi lingkungan dapat menghindari permasalahan lingkungan di masa mendatang.

Melalui penataan ruang yang bijaksana, kwalitas lingkungan akan terjaga dengan baik, tetapi bila dilakukan dengan kurang bijaksana maka tentunya kwalitas lingkungan juga akan terganggu. Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

Hal tersebut tentunya dengan mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia serta mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat penataan ruang.

Perencanaan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan dua sisi dari suatu mata uang. Pengendalian pemanfaatan tata ruang akan berlangsung secara efektif dan efisien bilamana telah didahului dengan perencanaan tata ruang yang valid dan berkualitas. Sebaliknya rencana tata ruang yang tidak dipersiapkan dengan mantap akan membuka peluang terjadinya penyimpangan fungsi ruang secara efektif dan efisien yang pada akhirnya akan menyulitkan tercapainya tertib ruang sebagaimana telah ditetapkan dalam rencana tata ruang.

Pembangunan, di satu pihak menunjukkan dampak positif terhadap lingkungan dan masyarakat seperti tersedianya jaringan jalan, telekomunikasi, listrik, air, kesempatan kerja serta produknya sendiri memberi manfaat bagi masyarakat luas dan juga meningkatkan pendapatan bagi langsung dapat menikmati sebagian dari hasil pembangunannya. Di pihak lain apabila pembangunan ini tidak diarahkan akan menimbulkan berbagai masalah seperti konflik kepentingan, pencemaran lingkungan, kerusakan, pengurasan sumberdaya alam, masyarakat konsumtif serta dampak sosial lainnya yang pada dasarnya merugikan masyarakat.

Arah Pembangunan Pemkab Buton Tahun 2020

Pada pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020, dibahas tentang persiapan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) Tahun 2022 akan direncanakan dilaksanakan sebagai tuan rumah Kabupaten Buton. Maka, selain pembahasan anggaran, pembenahan lahan/lokasi persiapan pembangunan infrastruktur Sarana dan prasarana Cabang Olahraga (Cabor) yang akan dipertandingkan, pasti memiliki kesiapan lahan cukup luas sehingga kepastian penataan ruang menjadi penting.

APBD-Perubahan Buton tahun 2020, usulan Eksekutif melalui Bappeda arah pembangunan akan digenjot dengan mempersiapkan puluhan miliar untuk sarana dan prasarana setiap Cabor, tapi kalau tidak didukung dengan konsep penataan ruang maka dikhawatirkan akan terkendala dengan permasalahan lahan/lokasi. Sehingga menurut, Forum Komunikasi Pemuda (FKP) Buton, tidak akan mudah pembangunan dalam waktu hitungan 1 (satu) tahun anggaran, proyek infrastruktur dapat dituntaskan tanpa konsep penataan ruang dan secara detailnya.

Maka, inisiatif FKP Buton terus mengawal agar regulasi penataan ruang daerah benar-benar terlaksana di Kabupaten Buton. Karena setelah mengetahui betapa pentingnya tata ruang, diharapkan Pemkab Buton dapat lebih memperhatikan penataan ruang daerah. Pemerintah juga diharapkan dapat mewujudkan penataan ruang yang adil dan tepat guna mewujudkan kenyamanan dan keharmonisan dalam masyarakat.

Sebagai penutup, FKP Buton mengajak kita semua untuk saling  memberikan kontribusi/dukungan demi kamajuan daerah(***).