Salah seorang aktivis yang tertembak saat unras tolak UU Cipta Kerja di Baubau (Foto: istimewa).

Regional

Satu Aktivis Tertembak Saat Demo Tolak UU Cipta Kerja di Baubau, Polisi Diminta Tangkap Pelaku

Tim Redaksi 15-10-2020 | 19:42PM

BAUBAU, - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) POSPERA Kepulauan Buton meminta kepada Kepolisian Resort (Polres) Baubau, Sulawesi Tenggara segera mengusut dan menangkap pelaku penembakan terhadap salah seorang aktivis saat aksi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja di Baubau.

Direktur Eksekutif LBH POSPERA atau Ketua Tim Kuasa Hukum korban, Agung Widodo SH melalui siaran persnya meminta kepada Polres Baubau agar segera menindak lanjuti laporan terkait dugaan penganiayaan dengan senjata api terhadap salah seorang massa aksi bernama Nur Sya'ban, Wakil Ketua BEM Fakultas Hukum Unidayan pada tanggal 9 Oktober 2020 Lalu.

Laporan penganiayaan dengan senjata api tersebut telah resmi dimasukan ke Mapolres Baubau dengan Laporan Polisi Nomor : LP/413/X/RES.7.4/2020/RES.BAU-BAU tanggal 14 Oktober 2020.

"Bahwa dalam kegiatan aksi demonstrasi yang dilakukan beberapa elemen Mahasiswa dan Buruh se-Kota Baubau tersebut pada awalnya berjalan dengan damai. Namun disinyalir ada penyusup dalam barisan massa aksi, sehingga aksi yang dilakukan tersebut kemudian menjadi chaos saling dorong antara massa aksi dengan pihak keamanan yang mengamankan jalannya aksi demonstrasi," kata Agung Widodo, Kamis (15/10/2020) malam.

Ketika terjadi saling dorong antara massa aksi dengan pihak keamanan, lanjut Agung,kemudian pihak keamanan mencoba menembakan peluru gas air mata untuk membubarkan massa aksi dan ada oknum yang tidak bertanggung jawab melepaskan tembakan dengan menggunakan peluru karet yang mengenai salah seorang massa aksi pada bagian lengan kiri atas sehingga mengalami luka yang bebentuk bulatan pada bagian lengan. 

"Bahwa atas peristiwa tersebut diatas, oknum tersebut telah menyalahi Standar Operasional Prosedur dalam menggunakan senjata api sehingga menimbulkan korban kekerasan. Bahwa tehadap tindakan penembakan yang dilakukan oleh oknum tersebut harus dipertanggungjawabkan secara Pidana sebgaimana dalam KUHP pasal 351 Ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951," ujarnya.

“Senjata api seharusnya digunakan untuk keadaan genting. Senjata api tidak boleh digunakan kecuali mutlak diperlukan dan tak bisa dihindari lagi demi melindungi nyawa seseorang. Penggunaan senjata Api dalam aksi demontrasi (red: menolak UU Omnibus Law) itu sudah di luar proporsi dan pelanggaran HAM berat," sambung Agung.

Ia meminta, polisi harus melakukan investigasi secara menyeluruh, efektif, dan independen dan mengusut tuntas kasus a quo. Proses hukum juga harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, jangan ada yang ditutup-tutupi dan direkayasa. Keluarga korban dan aktivis berhak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jangan sampai ada impunitas hukum seperti yang selama ini terjadi.

Berdasarkan penjelasan di atas serta berpijak pada asas persamaan di depan hukum yang menjadi hak konstitusional warga negara, LBH Pospera Kepton yang tergabung dalam Tim Advokasi Kebebasan berpendapat masyarakat Kota Baubau menegaskan:

1.  Kepada Kapolri Cq Kapolda Sultra Cq Kapolres Kota Baubau untuk segera menangkap dan melakukan tindakan hukum penyelidikan/penyidikan terhadap oknum pelaku penyalahgunaan senjata api secara transparan, profesional dan akuntabel sebagaimana laporan yang telah dimaksukan.

2. Kepada DPRD Kota Baubau menggunakan “kewenangan pengawasannya” wajib mengawal proses hukum tindakan penyalagunaan senjata api yang terjadi pada saat peristiwa demontrasi di depan Kantor DPRD Kota Baubau tanggal 9 Oktober 2020.

Sementara itu, awak media ini belum bisa meminta tanggapan dari Kapolres Baubau, AKBP Rio Chandra Tangkari. Saat dihubungi melalui WhatsAppnya tidak ada jawaban.