La Asiri

CitizenTN

Program Beasiswa Buton Cerdas Dalam Perspektif Kebijakan Publik

La Ode Ali 06-08-2020 | 07:24AM

Oleh: La Asiri (Pemerhati Kebijakan publik)

• Pengertian Kebijakan Publik

Istilah kebijakan lazim digunakan terkait dengan tindakan atau kegiatan pemerintah serta perilaku negara pada umumnya. Kebijakan biasanya dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan. Kebijakan publik erat hubungannya dengan administrasi pemerintahan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis dan dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, serta cara bertindak. Dalam Encyclopedia of Policy Studies (1950) , Lasswell dan Kaplan menyatakan, kebijakan publik adalah suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktek yang terarah.

Sementara menurut Anderson dalam Public Policy Making (1984), kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Pandangan lain yang dikemukakan oleh oleh Thomas R Dye dalam Undestanding Public Policy (1978) menyatakan, kebijakan publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan.

Menurut Sulaiman (1998 : 24) kebijakan publik adalah sebagai suatu proses yang mengandung berbagai pola aktivitas tertentu dan merupakan seperangkat keputusan yang bersangkutan dengan tindakan untuk mencapai tujuan dalam beberapa cara yang khusus . Sedangkan menurut Santoso (1988) kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk mencapai suatu tujuan tertentu dan petunjuk-petunjuk yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut terutama dalam bentuk peraturan-peraturan atau dekrit-dekrit pemerintah.

Kebijakan dilihat dari sudut pandang kebijakan pemerintah atau negara, 
Suradinata (1993 : 19) berpendapat bahwa kebijakan negara atau pemerintah adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan atau lembaga-lembaga dan pejabat pemerintah. Kebijakan negara dalam pelaksanaannya meliputi beberapa aspek, berpedoman pada ketentuan yang berlaku, berorientasi pada kepentingan umum dan masa depan, serta strategi pemecahan 
masalah yang terbaik.

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik di desain dalam suatu rencana yang sistematis sebagai tindakan pemerintah, melalui serangkaian tahapan formulasi kebijakan, implementaai, monitoring dan evaluasi yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan untuk mencapai tujuan tertentu.

• Tujuan Kebijakan Publik

Tujuan kebijakan publik adalah dapat dicapainya kesejahteraan masyarakat melalui peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Selain itu, tujuan kebijakan publik dimaksudkan pula diperolehnya nilai-nilai (manfaat) oleh publik baik yang berkaitan dengan barang publik (public goods) maupun jasa publik (public service). Nilai-nilai tersebut sangat dibutuhkan oleh publik untuk meningkatkan kualitas hidup mereka baik fisik maupun non fisik.Pembangunan berbagai sarana dan prasarana seperti jalan, jembatan, irigasi, pasar, sekolah, puskesmas, rumah sakit, ruang terbuka hijau, taman hiburan pelabuhan dan bandar udara merupakan
bagian dari kebijakan publik yang bersifat fisik.

Sementara kebijakan publik yang bersifat non fisik meliputi: pembangunan manusia, ekonomi, kesehatan dan pendidikan.
Dalam upaya untuk mencapai tujuan, kebijakan publik dapat ditempuh melalui pendekatan kebijkan distributif dan substantif serta kebijakan prosedural. Praktek kebijakan distributif
berkaitan dengan kebijakan yang mempertimbangkan distribusi sumberdaya pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana, fasilitas sosial dan fasilitas umum lainnya. Kebutuhan dasar masyarakat seperti program raskin dan program bantuan pendidikan bagi masyarakat yang 
kurang mampu merupakan contoh konkrit dari kebijakan distributif yang diimplementasikan
melalui pelayanan publik.

Kebijakan distributif biasanya melibatkan penggunaan dana publik untuk membantu kelompok, masyarakat atau lembaga tertentu. Sedangkan kebijakan substantif mengalokasikan keuntungan dan kerugian maupun biaya dan manfaatnya langsung kepada masyarakat. Sebaliknya kebijakan prosedural merupakan kebijakan yang berkaitan dengan proses bagaimana sesuatu akan dilakukan, siapa aktor yang memiliki wewenang untuk mengambil tindakan tertentu, bagaimana mekanisme pelakasanannya serta bagaimana kontrol 
terhadap kebijakan itu dilakukan.

• Ciri-ciri Kebijakan Yang Berkualitas

Suatu kebijakan dapat dikatakan berkualitas dan mampu menyelesaikan masalah bila kebijakan tersebut menunjukkan ciri-ciri sebagai berikut:

Pertama, untuk mencapai tujuan yang baik maka proses kebijakan yang dibuat harus memperhatikan tahapan-tahapan yaitu: Tahap Formulasi Kebijakan; Tahap Adopsi Kebijakan; Tahap Implementasi Kebijakan; dan Tahap Penilaian Kebijakan (monitoring dan evaluasi). Kedua, dalam perumusan kebijakan, seharusnya para aktor pembuat kebijakan memperhatikan variabel-variabel lingkungan seperti: ekonomi, politik, sosial dan budaya. Ketiga, kebijakan yang di desain harus merupakan kebijakan yang pro kepada rakyat, dibuat berdasarkan keinginan-keinginan sebagian besar rakyat dan mampu menghadirkan rasa keadilan bagi segenap anggota masyarakat tanpa diskrimisnasi.

Keempat, kebijakan publik dan implementasi kebijakan publik harus sejalan dengan arus utama kepentingan publik (public mission) bukan berdasarkan keinginan elit atau kelompok tertentu. Kelima, kebijakan publik harus bersifat inklusif dan populis agar kebijakan publik yang dihasilkan dapat menjangkau seluruh elemen dalam masyarakat. Keenam, kebijakan publik hendaknya selaras dengan peraturan perundang-undangan sehingga dalam pelaksanaannya tidak terjadi bias yang dapat berakibat pada tidak tercapainya tujuan yang diharapkan. Ketujuh, menempatkan secara proporsional fungsi-fungsi aparatur pemerintah sebagaimana mestinya, bahwa aparatur merupakan pelaksana kebijakan. Kedelapan, inti dari negara kesejahteraan (welfare state) adalah bagaimana pemerintah bisa memberikan pelayanan kepada publik (public service) secara baik dan terukur sehingga tercapai tujuan nasional yaitu kesejahteraan rakyat.

• Landasan Hukum Pendanaan Pendidikan di Daerah

Dasar hukum penyelenggaraan pendidikan nasional tegas diatur dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran.Berdasarkan pasal tersebut, maka Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta jaminan terselenggaranya pendidikan 
yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

Untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu diperlukan biaya yang cukup besar. Oleh karena itu bagi setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya, dan berhak mendapatkan beasiswa bagi mereka yang berprestasi.
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 12 (1.c), menyebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.

Dalam Pasal 12 (1.d), menyebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, Pasal 27 ayat (1), menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik yang orang tua atau walinya 
tidak mampu membiayai pendidikannya. Pada Pasal 27 ayat (2) menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberi beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi.

Khusus pemberian beasiswa oleh Pemerintah Daerah lebih lanjut diatur dalam peraturan kepala daerah. Hal ini sesuai amanat PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan Pasal 28 ayat (3) menyebutkan bahwa “ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan pendidikan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 27 diatur dengan peraturan kepala daerah”. Pasal 29 ayat (3) menyebutkan “ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian beasiswa oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diatur dengan peraturan kepala daerah”.

Salah satu referensi tentang pemberian beasiswa oleh pemerintah daerah yang dapat dijadikan sebagai contoh pengelolaan beasiswa yang obyektif, transparan, akuntabel dan tidak diskrimatif adalah Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa.

Dalam ketentuan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2017 disebutkan bahwa pemberian beasiswa harus memenuhi asas; 1) Obyektifitas, artinya pelaksanaan pemberian beasiswa harus memenuhi ketentuan yang telah dipersyaratkan dalam peraturan perundang- undangan; 2) Transparansi, artinya pelaksanaan pemberian beasiswa bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat untuk menghindari segala bentuk penyimpangan termasuk didalamnya penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik; 3) Akuntabilitas, artinya pelaksanaan pemberian beasiswa dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya; 4) Tidak diskrimatif, artinya setiap calon penerima beasiswa dapat mengikuti proses pemberian beasiswa tanpa membedakan suku, agama dan golongan.

• Program Beasiswa Buton Cerdas Dalam Perspektif Kebijakan Publik

Program Beasiswa Buton Cerdas dipandang sebagai sebuah formulasi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah kabupaten Buton dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing tinggi. Kebijakan Beasiswa Buton Cerdas juga dimaknai sebagai tindakan kepemerintahan dalam mengatasi berbagai ketimpangan pembangunan yang selama ini dirasakan masih belum sepenuhnya maksimal.

Keterbatasan tenaga dokter umum 
dan dokter spesialis merupakan salah satu alasan dan asumsi dasar pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan Program Beasiawa Buton Cerdas. Dalam upaya memecahkan masalah terhadap keterbatasan tenaga dokter, pemerintah daerah kabupaten Buton akhirnya memilih langkah progresif dengan menyediakan alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dikemas dalam Program Beasiswa Buton Cerdas.

Meskipun dari sisi kebutuhan publik (public needs), tenaga dokter merupakan salah satu kebutuhan layanan dasar masyarakat yang sangat penting, namun untuk memenuhi asas keterbukaan, publik tentu perlu mempertanyakan sejumlah hal: Apakah kebijakan Program Beasiswa Buton Cerdas benar-benar sudah tepat sasaran? Apakah penyusunan agenda kebijakan Program Beasiswa Buton Cerdas yang sudah dimulai sejak tahun 2018 lalu sudah melibatkan stakeholders di daerah ini? Siapa aktor yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pembentukan dan pelaksanaan kebijakan Program Beasiswa Buton Cerdas? Lalu apa hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Program Beasiswa Buton Cerdas?.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang diadakan oleh DPRD Kabupaten Buton bersama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Buton (Selasa, 21 Juli 2020) terkait Program Beasiswa Buton Cerdas, DPRD Buton menyebut dinas pendidikan telah melakukan ketelodoran atas 
proses jalannya beasiswa sejak tahun 2018. Rekomendasi DPRD kepada Bupati Buton hanya sebatas melakukan evaluasi terhadap kinerja Kepala Dinas Pendidikan dan jajarannya.

Program Beasiswa Buton Cerdas seyogyanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Buton. Tujuan pemberian beasiswa pada prinsipnya untuk memberikan kesempatan belajar yang seluas-luasnya kepada pelajar dan mahasiswa yang mengalami kesulitan ekonomi atau sebagai bentuk apresiasi bagi pelajar dan mahasiswa yang berprestasi baik di bidang akademik, karya ilmiah, olah raga, kesenian dan keorganisasian.

Faktanya masih banyak lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas yang memiliki keinginan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi, terpaksa harus mengubur dalam-dalam impian mereka karena ketiadaan biaya. Masih banyak pula mahasiswa kabupaten Buton yang terseok-seok dalam menempuh pendidikan tinggi di luar sana karena kemampuan ekonomi keluarga mereka yang pas-pasan. Dalam situasi seperti inilah seharusnya kehadiran negara (pemerintah/pemerintah daerah) diperlukan untuk membantu mereka menyelesaikan pendidikan yang sedang ditempuhnya melalui implementasi kebijakan yang obyektif, transparan, akuntabel dan tidak diskriminatif.

Menurut penulis, carut marut Program Beasiswa Buton Cerdas bukan saja suatu ketelodoran yang dilakukan oleh dinas pendidikan melainkan lebih jauh dari itu, kebijakan Program Beasiswa Buton Cerdas selain tidak tepat sasaran juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Skema pemberian beasiswa yang menyerupai proyek penunjukkan langsung ini seharusnya diatur lebih terperinci dan operasional oleh peraturan kepala daerah (peraturan bupati), sebagaimana hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah 
Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 29 ayat (3).

Pemberian beasiswa tanpa payung hukum identik dengan tamsil seorang nakoda kapal yang berlayar tanpa peralatan navigasi. Kapal yang berlayar tanpa navigasi dapat dibayangkan, ia akan terombang ambing dan bisa terdampar dimana-mana karena nakoda tidak memiliki pedoman kemana seharusnya kapal yang dikemudikannya berlabuh.

Begitu pula dengan Program Beasiswa Buton Cerdas, karena tidak memiliki landasan hukum yang jelas (perbup) sehingga siapa pun bisa mendapatkan kucuran dana beasiswa yang bersumber dari APBD ini. Sejatinya penerima manfaat Program Beasiswa Buton Cerdas adalah pelajar dan mahasiswa kabupaten Buton. Mereka yang berhak mendapatkan dana bantuan pendidikan dan beasiswa adalah pelajar dan mahasiswa yang orang tuanya tidak mampu secara finansial.

Tujuan pemberian dana beasiswa pada prinsipnya untuk menjamin kontinuitas 
pendidikan warga negara agar tetap berjalan tanpa harus terhenti hanya karena alasan ketiadaan biaya. Disinilah esensi dasar kebijakan pemerintah daerah dalam Program Beasiswa Buton Cerdas semestinya diletakkan. Namun yang patut disesalkan adalah pemberian dana beasiswa yang dikemas dalam Program Beasiswa Buton Cerdas ditengarai tidak tepat sasaran (obyektif), tidak transparan, tidak akuntabel dan diskriminatif.

Dari berbagai informasi yang berkembang, diketahui bahwa yang mendapatkan beasiswa tidak saja karena mereka berasal dari luar daerah Kabupaten Buton, tetapi anak pejabat pun yang secara ekonomi mampu membiayai pendidikan bagi anaknya ikut pula menikmati dana beasiswa pemda. Lalu publik (masyarakàt Kabupaten Buton) bertanya “siapa sebenarnya yang hendak dicerdaskan dalam Program Beasiswa Buton Cerdas?”.

Kebijakan publik merupakan pilihan tindakan diberbagai level dan struktur pemerintahan mulai dari pemerintah pusat (presiden dan lembaga-lembaga negara lainnya) serta pemerintah daerah (gubernur, bupati dan walikota). Oleh sebab itu dalam perspektif kebijakan publik, pemberian beasiswa oleh pemerintah daerah Kabupaten Buton hendaknya tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang ada dibawahnya. Sebab suatu kebijakan yang tidak dilandasi oleh aturan normatif maka dapat dipastikan implementasi kebijakan tersebut akan mengalami disorientasi nilai dan deviasi yang tidak dapat dipertanggung jawabkan. Pemerintah daerah yang dalam hal ini Bupati Buton sebagai aktor di daerah sejatinya memiliki kewenangan dan àndil yang cukup besar terhadap lahirnya peraturan bupati yang mengarur kebijakan Program Beasiswa Buton Cerdas.

Sebagaimana sudah disinggung sebelumnya bahwa sesuai amanat PP No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 29 ayat (3), tegas disebutkan bahwa ketentuan tentang pemberian beasiswa oleh pemerintah daerah diatur dengan peraturan kepala daerah. Kepala 
daerah yang dimaksud dalam Pasal 28 di atas adalah gubernur, bupati dan atau walikota. Sementara pernyataan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton dalam Rapat Dengar Pendapat beberapa waktu yang lalu, terkait pemberian beasiswa kepada tenaga dokter dan dokter spesialis yang dimulai sejak tahun 2018 dengan merujuk pada Peraturan Menteri 
Pendidikan Nomor 95 Tahun 2013 tentang Beasiswa Unggulan dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.

Tentu saja alasan karena kebutuhan 
yang sifatnya mendesak (urgen) tidak dapat dibenarkan ketika perangkat undang-undang yang mengatur suatu kebijakan tertentu cukup tersedia untuk dijadikan sebagai landasan hukum. Pemerintah daerah memiliki biro hukum yang mempunyai kemampuan dan kapasitas untuk membuat peraturan bupati tentang tata cara dalam pemberian beasiswa.

Andai saja pembiayaan pendidikan di daerah harus diatur berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA), maka alasan kepala dinas pendidikan dapat dimaklumi karena penyusunan peraturan daerah melibatkan lembaga eksekutif dan legislatif daerah. Proses perumusan peraturan daerah terkadang membutuhkan energi, waktu yang relatif lebih lama dan anggaran yang cukup besar. Belum lagi ditambah dengan proses penyusunan perda yang kerap kali diwarnai oleh hujan interupsi dan tarik menarik kepentingan politik diantara partai politik di parlemen.

Pemberian beasiswa daerah dengan memakai landasan hukum Permendikbud Nomor 95 Tahun 2013 dinilai tidak tepat, sebab Permendikbud Nomor 95/2013 ditujukan kepada mahasiswa unggulan yang menjangkau seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Pasal 1 angka (1) menyebutkan : Beasiswa unggulan adalah pemberian biaya pendidikan oleh Pemerintah Indonesia kepada putra-putri terbaik bangsa Indonesia dan mahasiswa asing terpilih pada perguruan tinggi penerima peserta didik program beasiswa unggulan. Pasal 3 ayat (1) menyebutkan : Beasiswa unggulan diberikan kepada putra-putri terbaik bangsa Indoneaia dan mahasiswa asing terpilih. Pasal 3 ayat (2) berbunyi: Putra-putri terbaik bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu: a) peraih medali olimpiade inyernasional; b) juara tingkat internasional, nasional, dan regional bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga; c) guru berprestasi; d) pegawai dan karyawan berprestasi; e) mahasiswa berprestasi; dan f) perorangan berprestasi.

Satu hal yang perlu dipertanyakan adalah “apakah penerima Program Beasiswa Buton Cerdas yang telah dikucurkan sejak tahun 2018 silam sudah memenuhi kualifikasi 
sebagai putra-putri terbaik bangsa Indoneaia sebagaimana yang dimaksud oleh Permendikbud No. 95/2013? Pertanyaan ini tentu harus dijawab oleh pemerintah daerah (instansi terkait), semua data dan dokumen yang menjadi persyaratan seseorang mendapatkan dana beasiswa dari program Beasiswa Buton Cerdas hendaknya dibuka secara terang benderang sebagai bagian dari pelaksanaan asas transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.

Dengan demikian maka berbagai 
protes masyarakat akhir-akhir ini sebagai bentuk dari ketidakpuasan mereka terhadap penyaluran dana Beasiswa Buton Cerdas dapat terjawab. Kita berharap agar dimasa yang akan datang, formulasi dan pilihan kebijakan oleh pemerintah daerah hendaknya lebih terbuka, obyektif, dan sejauh mungkin dapat melibatkan seluruh stakeholders yang berkepntingan***